Salah Kedaden, Salah Urus Dan Salah Kaprah

sudah banyak tulisan yang rasanya membahas berbagai aspek dari negeri ini. mulai sejarah, ekonomi, politik hingga budaya bahkan hingga ke aspek militer dan hankam. semua rasanya telah dikuliti hingga kulit ari yang nemplek di bijinya pun sudah diklontoki alias sudah dibahas tuntas. namun tetap saja pembahasan dari berbagi segi pemikiran itu hanya numpang lewat laiknya semuah metromini yang hanya sekedar menaikturunkan penumpang di halte, itupun masih mending di halte, yang kadang lebih sering turun di dekat tempat pembuangan sampah. dan sudah lebih dari enam dekade bangsa ini menantukan adanya perubahan yang dulu dijanjikan para pendiri bangsa, para sesepuh yang ikut berkonvensi mendirikan negara ini. sesumbar yang setelah hampir enam puluh tahun kini diuji lagi. dibawah ideologi yang mengalami berbagai tes, sekarang premis bahwa tidak ada kemiskinan di bawah burung garuda seakan menemukan ujiannya.

tapi benarkah memang seharusnya tidak ada kemiskinan di republik ini dengan berideologi seperti yang kita anut sekarang? lalu jika teoritis, premis itu benar, maka kenapa hampir empat puluh persen rakyat negara ini dibawah garis kemiskinan?

ataukah memang sejak awal negara ini sudah salah kedaden, salah sejak awal permulaannya yang kemudian berlanjut menjadi salah urus dan berujung dengan salah kaprah? sebuah salah yang menjadi jamak, menjadi umum hingga semua orang menjadi maklum dan akhirnya membiarkan saja kesalahan itu, take it for granted?

jujur rasanya kita harus mengakui bahwa negeri yang kita cinta bersama ini lahir dari berbagai perbedaan yang pada intinya perbedaan itu selalu membawa berbagai unsur kepentingan. seperti pada awal momentum sumpah pemuda, ada banyak kepentingan di sana. perasaaan ethnosentris saat itu masih kental. mungkin dari pelajaran sejarah mulai dari tingkat sekolah dasar hingga kita tingkat atas atau bahkan sebagian kita menempuh spesialisasi sejarah di perguruan tinggi, kita mengetahui berbagai perbedaan itu mengemuka dalam pertemuan yang digelar ketika sumpah pemuda saat itu. perlu kita catat disini, bahwa peran organisasi politik belum terlalu menonjol dalam sumpah pemuda namun hanya lebih menonjol pada faktor kelokaldaerahan.

baru kemudian setelah adanya pergeseran politik dan paradigma terutama akibat intelektual muda yang kemudian mengambil peran lebih besar dalam pergerakan, persamaan dan perbedaan visi politik membuat perubahan yang cukup mendasar pada pergerakan. perjuangan dan konflik kepentingan bukan lagi sekedar akibat adanya perbedaan yang bersifat kedaerahan namun lebih bersifat ideologi dan aliran politik yang dianut. dan mulai dari sinilah konflik kepentingan justru tidak mereda, tidak diredam dengan adanya sumpah pemuda tadi namun malah menemukan bahan bakar baru untuk kemudian melebar ke arah hal-hal lain yang nyata-nyata tidak ada sangkut pautnya.

fenomena ini pula yang terjadi ketika beberapa hari menjelang proklamasi. adanya peristiwa regasdengklok yang saat itu dimotori pemuda beraliran kiri yang ingin agar indonesia merdeka secepatnya mendapat tentangan dari kaum tua yang nampaknya lebih memilih aliran play safe daripada sekedar grusa-grusu.

bahkan yang lebih mengherankan, baru beberapa hari kemerdekaan, muncul polemik mengenai bentuk negara ini. ada yang berusaha menariknya ke kanan, dalam artian menjadi sebuah negara atau minimal sebuah negara yang memberi prioritas kepada salah satu agama tertentu. kemudian ada yang berusaha menariknya ke arah kiri, menjadi pemerintahan yang lebih bersifat sosialis. meski akhirnya dicapai kesepakatan atau lebih tepatnya gencatan senjata akibat adanya agresi militer dari pihak luar. namun sekali lagi ini menunjukkan betapa mulai sejak awal negara ini berdiri, telah banyak kepentingan pribadi ataupun golongan tertentu yang berusaha menjadi warna utama di republik ini.

belum lagi masa pemerintahan orla yang lebih banyak diwarnai dengan konflik luar negeri serta tak lupa dimana di puncaknya adalah peristiwa kelam dalam sejarah bangsa ini yang menimbulkan beribu korban.

tak kalah, orba yang pada awalnya selalu menggaungkan jargon berusaha menjalankan ideologi yang kita sepakati bersama secara murni dan konsekuen pun tak urung hanya manis di awal saja. ketika pemerintahan mula stabil, berbagai konflik kepentingan itu mulai mengemuka yang pada gilirannya rakyat lah yang menjadi tak terurus. pejabat hanya mementingkan kerabat dan koleganya. pengusaha ber-kongkalikong mengangkangi hukum. dan pejabat hukum bergandengan tangan dengan pengusaha dan militer menggusuri rakyat.

orde ini pun akhirnya berganti. digusur sebuah kepentingan baru. tokoh-tokoh baru yang mempunyai kepentingan baru. orde reformasi. namun apa yang terjadi, orde yang diharapkan mampu memperbaiki, merubah segalanya jadi lebih baik nyatanya hanya tak lebih dari sebuah perang kepentingan baru. kepentingan yang di orde-orde sebelumnya tidak pernah kesampaian untuk didengarkan publik. kepentingan hanya menjadi bisik-bisik di antara meja makan dan berusaha membalas dendam karena tidak pernah diberi kesempatan untuk melampiaskan hasrat kepentingannya.

dan lagi-lagi rakyat yang hanya bisa diam, nggremeng dan paling banter nggrundel karena mereka sudah terbiasa dengan ini semua. terbiasa mendengarkan mbah buyut mereka bercerita tentang negeri ini yang salah kedaden kemudian mendengar dongeng mbah yang menambahkan betapa negeri ini makin salah urus dan akhirnya ditutup pesan dari bapak dan emak di antara keluh kesah bahwa negeri ini memang negeri salah kaprah…