Globalisasi sektor kesehatan, perlukah?

doctor and poverty

Tadi siang saya membaca di situs detik.com yang membahas kebijakan dari depkes yang menegur tenaga medis asing yang bekerja di salah satu rumah sakit swasta di Tangerang. Ada sebuah komentar menarik dari salah satu pembacanya, dan memang satu-satunya komentar yang masuk, mengenai harapannya agar globalisasi juga ikut merambah dunia kesehatan.

Beliau berharap agar dengan adanya globalisasi biaya kesehatan dapat ditekan menjadi lebih murah sehingga beliau menganalogikan bahwa kasus seperti Bilqis yang mengharuskan biaya operasi sekitar 1 Miliar dapat terjangkau oleh lapisan masyarakat. Beliau mengkomparasikan dengan India yang sektor kesehatannya lebih murah jika dibandingkan dengan Indonesia yang alih-alih murah, buat beli obat warung saja makin hari makin tidak terjangkau bagi lapisan bawah.

Subsidi sebagai titik tolak

Saya setuju dengan komparasi beliau bahwa kesehatan di India jauh lebih baik dan lebih murah jika dibandingkan dengan negeri ini. Namun ada alasan mendasar mengapa India bisa melaukakannya sedang Indonesia tidak. Pemerintah India memang concern dengan kesehatan sehingga mau memberikan subsidi yang relatif besar untuk sektor ini. Meski menurut rakyat India sendiri, subsidi ini masih relatif kecil. Namun jika dibandingkan dengan Indonesia, yang jika dirupiahkan akan jauh lebih besar. Belum lagi jika dihitung dengan kebocoran akibat korupsi yang marak di Indonesia. Menurut Wikipedia, bahkan pelayanan kesehatan tertentu di India pada  tingkat tertentu bisa gratis. Tentu saja bagi yang mampu dan ingin mendapatkan pelayanan tambahan bisa mendapatkannya namun ia harus membayar lebih.

Sektor kesehatan tak lepas juga dari sektor pendidikan. Karena salah satu tumpuan kesehatan adalah bagaimana mencetak tenaga kesehatan yang handal yang diharapkan mampu mengelola sektor kesehatan secara profesional. Dan lagi-lagi India lebih unggul dari Indonesia. Menurut salah seorang warganegara Indonesia yang belajar India, Tylla Subijantoro, yang diwawancarai Gatra, Tylla mencontohkan, meski bukan berlatar belakang medis, bahwa untuk mahasiswa India hanya dikenakan biaya sebesar 700 rupee atau sekitar Rp 40 ribu. Selain itu bentuk subsidi pemerintah India adalah dalam bentuk buku murah. Masih menurut Tylla, buku kuliah paling mahal juga sekitar Rp 10 ribu. Coba bandingkan dengan harga Atlas Anatomi yang mesti ditebus oleh mahasiswa kedokteran dengan harga diatas Rp 1 juta.

Kenyataan-kenyataan di atas tentu saja menarik jika bisa diterapkan dalam iklim globalisasi. Kesehatan murah, pendidikan berkualitas yang terjangkau. Namun jika ide-ide ini ditarik ke arah globalisasi, tentu saja ide subsidi tidak akan laku. Karena globalisasi akan meng-haram-kan namanya subsidi. Globalisasi mengharuskan negara untuk tidak ikut campur. Swasta yang lebih dominan memegang peranan. Masih ingat polemik Obama tentang bagaimana meng-golkan kebijakannya soal asuransi kesehatan yang memperbesar campur tangan pemerintah Amerika di bidang kesehatan?!. Undang-undang ini dianggap sebagai bentuk intervensi pemerintah Amerika dalam industri kesehatan. Sebagaimana kita tahu, sebagai penyokong sistem ekonomi liberal, campur tangan pemerintah Amerika sangat dibatasi dalam sektor industri baik barang maupun jasa.

Kesehatan dan globalisasi, bagai air dan minyak

Jika menilik hal-hal di atas maka timbul sebuah pertanyaan, masihkah perlukah globalisasi kesehatan yang mengarah pada industrialisasi kesehatan yang pada ujungnya akan mengkomersilkan dunia kesehatan yang kita semua tahu tak ada manusia yang lepas dari sektor ini? Ataukah ada solusi yang lebih baik ke depannya baik jangka pendek maupun jangka panjang?

Bagaimanapun juga, pada awalnya kesehatan dibangun atas nilai-nilai sosial humanistik. Dan ketika nilai ini dibenturkan dengan nilai-nilai kapitalistik tentu saja banyak timbul diskongruensi. Nilai-nilai yang berbasis pelayanan pada masyarakat diarahkan untuk menjadi nilai-nilai yang bagaimana masyarakat adalah objek untuk menghasilkan profit. Meski diembel-embeli “peningkatan kualitas pelayanan dari perangkat kesehatan baik itu sumber daya manusia maupun infrastrukturnya”, tetap saja diskonjugasi itu akan muncul.

Sebagai orang yang bekerja di dunia kesehatan, saya setuju dengan peningkatan kualitas sumberdaya, infrastruktur dan pelayanan. Namun saya tidak sependapat jika isu ini ditarik ke arah globalisasi yang pada ujungnya semata-mata hanya komersialisasi. Peningkatan kualitas tidak selalu harus seiring sejalan dengan komersialisasi. Kesehatan tanpa nilai sosial rasanya akan seperti zombie, hidup dan berjalan namun tanpa mempunyai ruh. Hampa. Ada kesan dari seorang mantan menteri agama yang juga seorang dokter tatkala memberikan kuliah umum. Beliau bercerita tentang dosennya, dosennya berkata “Jadi dokter itu baik. Jadi pedagang itu baik. Tapi jadi dokter pedagang, itu yang tidak baik”.

Subsidi kesehatan perlu namun harus tepat sasaran

Solusi jangka pendek yang pendek yang bisa kita lakukan mungkin adalah dengan memberikan subsidi. Baik itu di tingkat pendidikan, penelitian hingga di tingkat pelayanan kesehatan. Coba anda bayangkan, jika untuk mencetak tenaga dokter umum jika tanpa subsidi pemerintah, bisa menghabiskan sekitar Rp 500 juta. Tanpa subsidi, mustahil sektor kesehatan di negeri ini akan mengejar ketertinggalannya dari negara-negara lain. Kemudian penelitian-penelitian untuk menghasilkan obat-obat yang berkualitas yang rasanya juga memerlukan biaya yang tak kurang banyaknya. Bisa saja beban keuangan tadi dilimpahkan pada sektor swasta. Namun tentu saja, sebagaimana watak industri, semua modal yang keluar harus kembali dan harus menghasilkan keuntungan. Jika ini yang terjadi, saya makin tidak yakin anak-anak seperti Bilqis akan sangup membiayai keperluan operasinya.

Subsidi kesehatan yang sering kita dengar adalah jamkesmas meski kita tahu banyak subsidi lain yang pemerintah kucurkan dalam bidang kesehatan. Sebagai subsidi kesehatan yang sering kali terekspose publik, ditengarai banyak sekali kebocoran dan penyimpangan dalam pelaksanaan Jamkesmas. Banyak pihak yang seharusnya tidak berhak mendapatkan subsidi ini namun pada kenyataanya malah mendapatkannya. Justru yang berhak dan sangat membutuhkan malah tidak mendapatkan. Kebocoran-kebocoran seperti ini lah yang harusnya kita bersama awasi.

Asuransi sebagai salah satu alternatif jangka panjang

Kebijakan pemerintah saat ini dalam skala nasional memang belum memasyarakatkan asuransi kesehatan. Memang dalam skup kecil seperti perusahaan telah menyediakan askes bagi karyawannya. Atau askes bagi pegawai negeri dalam bentuk lain. Mungkin ke depan, pemerintah, dalam hal ini depkes bisa lebih memasyarakatkan asuransi. Karena kita tahu, kebijakan kesehatan bukanlah kebijakan sepihak. Tidak bisa sepenuhnya bergantung kepada masyarakat. Harus ada peran serta aktif dari semua lapisan masyarakat, dari strata yang paling bawah hingga ke lapisan atas. Meski dalam kebijakannya kita lantas tidak bisa menggebyah uyah atau menggeneralisir. Seperti contohnya dalam soal premi yang mesti ditarik. Tidak bisa lantas kemudian premi disamaratakan antara si karyawan dengan sang direktur. Dan mungkin bisa juga dimunculkan wacana, premi dibayarkan bersamaan dengan pembayaran pajak. Mungkin wacana-wacana seperti ini bisa digali lebih jauh dalam forum-forum diskusi.

Peningkatan kualitas, bukan peningkatan biaya

Di akhir tulisan ini saya hanya ingin menggarisbawahi, saya setuju dengan peningkatan kualitas tenaga medis, saya sepakat dengan ide peningkatan pelayanan kesehatan mulai dari kualitas sumber dayanya hingga di hilirnya berupa pelayanan kepada penderita. Namun saya tidak sependapat jika pada gilirannya isu ini harus berakhir pada globalisasi yang berujung pada komersialisasi dunia kesehatan di Indonesia.

Karena pada intinya dunia kesehatan selalu berkutat pada nilai-nilai sosial yang nirlaba. Tidak mengkalkulasi berapa keuntungan yang didapat ketika memberikan pelayanan. Dan ini tentu saja menimbulkan konsekuensi cost yang besar yang seharusnya menjadi domain pemerintah untuk menaggungnya. Namun masyarakat juga dituntut untuk berperan lebih aktif. Karena ke depan, kita tidak bisa bergantung 100% pada pemerintah. Karena kesehatan bukanlah kebijakan pemerintah semata melainkan kebijakan dari suatu bangsa yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan yang dibuat antara pihak legislatif sebagai penyambung lidah rakyat dan pemerintah yang mengemban amanat rakyat.

Satu lagi isu yang mendasar adalah, pengawasan yang lebih baik dalam sektor kesehatan. Korupsi haruslah dianggap sebagai public common enemy yang harus diperangi bersama-sama. Baik aparat penegak hukum yang tentu saja di-back up LSM maupun masyarakat sebagai pengawas. Sudah saatnya masyarakat dilibatkan lebih banyak dalam kebijakan kesehatan mulai hulu hingga hilir.

Jadi, globalisasi kesehatan? Saya rasa tidak perlu!.

Sumber foto: gettyimages.com

2 thoughts on “Globalisasi sektor kesehatan, perlukah?

    1. iloveespresso Penulis Tulisan

      globalisasi yang pada ujungnya akan mengkomersilkan dunia kesehatan mas.🙂 sekarang tanpa komersialisasi aja,Bilqis uda ga kuat bayar. Apalagi jika mesti komersil. ga kebayang, operasi usus buntu yang seharga US$6ribu (menurut seorang dokter di amrik). dokternya seneng. pasiennya?!

Komentar ditutup.