Gonjang-ganjing Konten Terus Berlangsung

remaja mengakses internet Kali ini giliran politisi Demokrat yang angkat bicara bicara. Ramadhan Pohan, meminta kepada Menkominfo agar setidaknya megkonfirmasi masalah RPM ini ke Komisi I DPR sebagai mitra Kemenkominfo.

Sebagaimana dilansir  vivanews.com, Ramadhan juga menghimbau agar Menkominfo agar tidak mengeluarkan peraturan kontroversial yang sekiranya dapat meresahkan publik. Dalam hal ini diharapkan juga agar Menkominfo aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat sehingga melakukan pengawasan pada setiap pasal-pasalnya.

Sementara itu, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menilai bahwa isi RPM ini pada intinya hanya berisi tiga hal. Pertama, melarang penyelenggara jasa internet untuk mendistribusikan konten yang dianggap ilegal. Kemudian, mewajibkan memblokade serta menyaring semua konten yang dianggap ilegal. Serta yang terakhir, pembentukan Tim Konten sebagai lembaga sensor.

Di lain pihak, PDIP sebagai memosisikan diri sebagai oposisi strategis pemerintah di legislatif, sejak awal telah keberatan dengan RPM ini.  Sebagaimana diungkapkan Tjahjo Kumolo, yang merupakan ketua Fraksi PDIP sekaligus ketua komisi I, pihaknya berkeberatan dengan isi dari RPM karena dianggap akan membahayakan kebebasan pers. Padahal imbuhnya, UU Pers memberikan kebebasan kepada pers untuk mencari, memperoleh informasi serta menelorkan gagasan.

Kasus murid hina guru via Facebook juga terjadi di Amerika

Sebagaimana dimuat kompas.com, pemicunya hampir sama, siswa tak cocok dengan gurunya. Katherine Evans yang berusia 17 tahun sering ribut dengan guru Bahasa Inggris-nya, Sarah Phelps. Kesal dengan sikap gurunya itu, sepulang sekolah, Evans pun  membuat pesan di Facebook berjudul "Sarah Phelps adalah guru paling jelek yang aku pernah temui."

Akibatnya ia pun harus menanggung hukuman. Meski tidak harus membuatnya dikeluarkan dari sekolah, ia terpaksa harus menerima skorsing tiga hari karena dianggap telah melecehkan sang guru. Namun sampai sekarang kasus ini masih menjadi perdebatan karena dianggap mengekang kebebasan berekspresi. Dan Evans berencana menuntut sang guru.

Pemerintah mesti belajar dari Inggris soal Facebook

Maraknya kasus-kasus penculikan remaja yang dtengarai akibat situs jejaring sosial, Facebook, makin mengundang banyak pihak untuk berkomentar.

Pemerintah mungkin sudah saatnya belajar bagaimana menangani ekses negatif situs-situs jejaring sosial seperti kasus penculikan beberapa waktu yang lalu serta terakhir kasus Marsha Saphira yang mencuat di twitter yang komentarnya dinilai melecehkan institusi pendidikan negeri. Mungkin pemerintah bisa berkaca pada Inggris yang telah menyediakan Child Exploitation and Online Protection Centre atau CEOP Centre. CEOP telah menyediakan situs khusus yang memberikan segala informasi mengenai kejahatan terhadap anak melalui internet. Di situs tersebut ada informasi anak hilang, daftar pencarian orang (DPO), jenis kasus, dan tips-tips bagi orangtua dan anak-anak untuk menghindari terjadinya kejahatan.

Sebagaimana dirilis kompas.com, pemerintah Inggris baru-baru ini juga meluncurkan “Hari Internet Aman” pada tanggal 9 Februari kemarin. Peluncuran Hari Internet Aman itu mengampanyekan “Nasihati…Bantu…Laporkan”.

CEOP ini juga menggandeng pihak Microsoft dalam pelaporan skema kejahatan sekaligus berbagi mengenai kejahatan via internet. Program ini berupa toolbar tambahan yang terintegrasi dengan Internet Explorer 8.

"Kalau pemerintah Indonesia punya program yang sama seperti di Inggris, kami siap membantu," tegas Mona Monica, PR Manager Microsoft Indonesia. Ia menambahkan bahwa saat ini Microsoft sebenarnya juga sudah menjalin kerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia untuk menghubungkan program Child Exploitation Tracking System (CETS) yang merupakan jaringan informasi kejahatan terhadap transnasional yang awalnya dipasang di Kanada dan Australia.

Lalu, bagaimana sikap pemerintah?? Mari kita tunggu.

Dirangkum dari berbagai sumber. Sumber foto: kompas.com

2 thoughts on “Gonjang-ganjing Konten Terus Berlangsung

Komentar ditutup.