Kemenkominfo menyerah soal RPM Konten Multimedia?!

tifatul sembiring Setelah ngotot dengan wacana menggulirkan rencana peraturan menteri yang mengatur soal konten dari multimedia, akhirnya kemenkominfo dalam pers rilisnya Rabu(17/02) malam mewacanakan untuk membatalkan rencana pemberlakuan RPM ini.

Sebagaimana dikutip dari kompas.com, Gatot S Dewo Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo, menyatakan meski pihaknya merasa bahwa RPM ini telah mengacu pada undang-undang yang ada seperti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan UU Tahun 2009 tentang Perfilman. Namun UU Pers tidak dikatakan sebagai acuan dalam penyusunan RPM ini.

Sebagaimana diberitakan kompas.com, kemenkominfo menyatakan hingga tanggal 19 mendatang merupakan masa uji publik. Pihak-pihak yang merasa keberatan mengenai isi RPM dapat mengajukan keberatannya melalui email gatot_b@postel.go.id. Namun ia menambahkan, jika akhirnya RPM ini menimbulkan tumpang tindih dengan peraturan yang ada maka pihaknya akan membatalkan rencana penerapan RPM tersebut.

Sebagaimana diketahui bersama, polemik seputar RPM Kominfo tentang konten multimedia menuai banyak kritikan dari masyarakat. Tak urung mulai dari ketua komisi I Tjahjo Kumolo dari PDIP sebagai mitra Menkominfo di legislatif menyatakan keberatannya dengan RPM ini karena dianggap memasung kebebasan pers. Bahkan Ketua MK, Mahfud MD, ikut angkat bicara soal RPM ini. Beliau menyatakan bahwa ketika peraturan yang membatasi kebebasan hak seseorang maka peraturan itu bukan lagi domain menteri melainkan sudah masuk ranah legislatif.

Dari pihak industri kreatif di internet sendiri pun juga keberatan dengan isi RPM tersebut. Karena mereka menilai sulit untuk menyortir konten dari pengguna internet yang jumlahnya hampir mencapai puluhan ribu. Kaskus.us sebagai pengelola forum online terbesar di negeri ini pun turut mengancam akan memindahkan hostingnya ke luar negeri jika RPM ini tetap dipaksakan untuk berlaku.

Apakah Kemenkominfo benar-benar surut langkah soal ini? Mari kita cermati lebih lanjut.

Dirangkum dari berbagai sumber. Sumber foto:vivanews.com

2 thoughts on “Kemenkominfo menyerah soal RPM Konten Multimedia?!

Komentar ditutup.