Ribut-ribut Konten Multimedia

tifatul sembiring Heboh Recana Peraturan Menteri (RPM) melanda berbagai komunitas di internet tanah air. Ada yang setuju dengan berargumen bahwa peraturan tersebut dapat sebagai benteng moral bangsa. Ada pula yang menolak dengan alasan bahwa kebijakan Menkominfo yang kebetulan rajin aktif dalam tweeter ini akan mengekang kebebasan pers yang selama dengan susah payah diperjuangkan.

Bahkan tak urung, Ketua Mahkamah Konstitusi ikut berpendapat soal RPM. Beliau berpendapat bahwa peraturan tentang konten multimedia bukan ranah dari Menkominfo melainkan seharusnya menjadi bagian dari pembahasan Dewan untuk menjadi undang-undang. Beliau menambahkan jika RPM ini disahkan, Beliau khawatir akan tumpang tindih dengan kebebasan hak asasi manusia yang telah dijamin undang-undang.

Ribut-ribut ini juga membuat pengelola konten berita via internet panas dingin. Sebagaimana dikutip dari Tempointeraktif.com, Danny Oei,  pengelola situs forum terkenal, Kaskus.us, pihakanya sangat keberatan dengan rencana pemberlakuan RPM ini. Pihaknya beralasan bahwa sangat sulit untuk mengontrol isi artikel yang dibuat oleh pengguna internet mengingat jumlahnya yang sangat besar. Dia mencontohkan bahwa Facebook sendiri tidak sanggup mengontrol isi kontennya karena jumlahanya yang begitu besar. Masih dari Tempointeraktif, pengelola Kompasiana juga mengaku kesulitan jika harus mengawasi artikel yang dikirimkan ke media yang ia kelola. Menurutnya sulit jika harus mengawasi satu per satu karena dalam setahun ada sekitar 40.000 artikel ke Kompasiana.

Komunitas blogger tak kalah meradang. Menurut Enda Nasution dari komunitas blogger sebagaimana dikutip Tempointeraktif.com, pihaknya sebagai bagian dari komunitas blogger Indonesia, menolak dengan tegas jika RPM yang mengatur konten multimedia ini disahkan. Menurutnya isi dari rancangan peraturan menteri ini masih belum layak jika disahkan. Namun dirinya setuju jika peraturan tentang konten multimedia ini dibawa ke dewan sebagai wakil rakyat sehingga produk yang dihasilkan berupa undang-undang. “Supaya tidak terjadi tumpang tindih peraturan", ujarnya. Selain itu menurutnya, rancangan peraturan ini jika nanti betul-betul disahkan akan menghambat pertumbuhan industri kreatif. Masih menurut Enda, peran pihak pemerintah masih sebatas sebagai lembaga sensor yang menurut dia lebih sebagai bentuk penanggulangan namun bukan sebagai pencegahan.

Namun menurut Gatot S Dewa Broto, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo sebagaimana dikutip dari Vivanews.com, pihaknya sampai saat ini hingga tangga 19 Februari masih melakukan uji publik. Pihaknya masih menunggu respons dari masyarakat tentang RPM ini. Karena ia merasa masih banyak hal yang mesti dibenahi, “masih banyak yang bolong”, akunya.

Dikutip dari berbagai sumber. Sumber foto: vivanews.com

Bagi anda yang penasaran dengan isi RPM tentang konten multimedia bisa klik disini

4 thoughts on “Ribut-ribut Konten Multimedia

    1. iloveespresso Penulis Tulisan

      hihi..ia mas…ada-ada aja pemerintah ini. banyak bikin lembaga, banyak bikin aturan. maunya apa juga? ngabisi anggaran…sampai-sampai nikah siri pun dibikin hukum pidananya…:)

Komentar ditutup.