Bawah perut pun akhirnya milik negara

Ada sebuah fenomena menarik di negeri ini. Sebuah fenomena yang lebih mengarah kepada ironi ketimbang fenomena yang membuat kita merasa bahagia. Dan akhirnya fenomena yang berujung kontroversi ini hanya menjadi guyon, bahan tertawaan di masyarakat yang kian hari kian pinter, kritis dan lugas dalam menyampaikan isi pendapatnya.

Belakangan ini di media, baik cetak maupun multimedia yang rame-rame rencananya bakal diatur dengan RPM Kominfo, kerap diberitakan cerita dari masyarakat soal nikah siri. Ada yang setuju nikah siri dengan alasan kepercayaan agama. Ada yang “terpaksa” setuju dengan nikah siri lantaran tidak punya biaya untuk mengurus biaya pernikahan ke Kantor Urusan Agama. Ada yang seperti lagunya Gita Gutawa, Malu Tapi Mau, seperti dari para artis selebritis di kampung besar bernama Indonesia ini. Ada pula yang terang-terangan menolak karena dianggapnya nikah siri merugikan dan merendahkan martabat perempuan dan anak-anak yang nantinya lahir dari hasil perkawinan sembunyi-sembunyi tersebut.

Baiklah, sebagaiman khas negara demokrasi, monggo berbeda pendapat, silakan beradu argumen selama dalam pelaksanaannya tidak mengunakan otot. Ngotot boleh, otot?! sebaiknya jangan dulu. Kecuali acara seperti Sabuk Emas yang pernah ditayangkan teve swasta namun dihentikan karena ditengarai jadi ajang judi dikembalikan, sampeyan sebaiknya jangan gontok-gontokan dulu.

Fenomena Siri Di Masyarakat

Beberapa waktu lalu di Jawa Tengah, ada seorang pengusaha ukiran kaligrafi yang harus berurusan dengan polisi hanya lantaran ia menikahi gadis dibawah umur dan apes-nya pernikahan itu dilakukan dengan siri alias rahasia. Sialnya lagi lantaran ia seorang pengusaha yang famous dengan koleksi mobil-mobil mewah maka kasus ini pun akhirnya melenggang ke pengadilan dan masuk ke ranah hukum.

Saya tidak akan membicarakan dari sisi hukumnya yang jika tidak salah sudah diputuskan namun yang ingin saya komentari adalah apa yang pernah dilakukannya ketika ia  menyindir pihak hukum tatkala tengah menangani kasusnya. Ia menyindir hanya karena ia melakukan pernikahan dengan “gadis di bawah umur” dan pernikahan itu tidak disaksikan petugas pemerintah yang berwenang mengesahakan sebuah pernikahn berdasar undang-undang. Dan Si Syekh ini pun menyindir pihak penegak hukum dengan mendirikan sebuah penjara nikah siri. Yang tujuannya, menurut dia, membantu pemerintah andaikata nantinya pernikahan yang dilakukan secara agama dianggap sebagai perbuatan pidana.

Maka yang terjadi pun terjadilah. Pekan ini masyarakat dibuat terheran, terhenyak dengan sikap pemerintah yang tengah membahas RUU Peradilan Agama yang di salah satu pasalnya mengatur tentang pernikahan yang dilakukan secara agama alias nikah siri. Di salah satu pasalnya, pelaku nikah siri dapat dikenakan denda sebesar Rp 8 juta atau kurungan maksimal enam bulan. Lantas polemik seputar pemidanaan pelaku nikah siri pun memanas.

Dari kalangan pesantren misalnya, sebagian kalangan menolak dengan alasan bahwa pernikahan siri adalah sah secara agama. Ada pula dari pihak Komnas HAM yang di internalnya pun masih terjadi perbedaan pendapat. Akhir-akhir ini muncul wacana bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku nikah siri cukup sanksi administratif dan bukannya sanksi pidana.

Sebenarnya jika kita memperhatikan dengan cukup jeli di masyarakat, fenomena nikah siri ini banyak terjadi di masyarakat. Belum lagi jika ditambahkan dengan embel-embel “nikah di bawah umur”, pasti akan jauh lebih banyak lagi.

Banyak alasan mengapa pelakunya melakukan hal tersebut. Mulai dari alasan yang kita anggap klise seperti keinginan meningkatkan status ekonomi dan sosial hingga sampai kepada alasan bahwa pelakunya masih studi sehingga dikhawatirkan akan mengganggu proses studinya namun di lain pihak sudah  kebelet ingin nikah maka nikah siri pun menjadi solusinya. Tapi ada juga yang melakukannya semata-mata karena keterbatasan soal biaya mengurus surat pernikahan yang menurutnya unaffordable bagi dia maka dengan “terpaksa” nikah siri pun harus ditempuh.

Pernikahan siri merugikan istri dan menelantarkan anak?

Pertanyaan ini menyeruak karena Menteri Agama sebagai penggagas RUU ini mengemukakannya sebagai argumen bagi yang menolak dengan pemidanaan pelaku nikah siri. Bagi saya, argumen ini masih debatable. Karena merugikan istri dan menelantarkan anak hasil pernikahan siri berpulang kepada pelakunya masing-masing. Sama seperti Facebook yang akhir-akhir ini menjadi momok yang mengantui sebagian orang tua dan guru sehingga rame-rame perlu diadakan razia, pernikahan siri juga merupakan sebuah sarana. Tergantung bagaimana person pelakunya menyikapi pernikahan yang ia lakukan. Bukan berarti lantas saya setuju dengan nikah siri namun saya hanya menggaris bawahi bahwa alasan bahwa pernikahan siri merugikan istri dan menelantarkan anak masih debatable dan perlu dikaji lebih mendalam untuk dijadikan sebuah argumen mengajukan pasal pemidanaan pelaku nikah siri.

Boleh dengan alasan ketidakmampuan biaya, tapi?

Lantas bagaimana jika kemudian dalam kenyataan di lapangan pelakunya “terpaksa” menikah secara rahasia ini yang bagi saya istilah rahasia agak ganjil, toh juga dihadiri undangan meski mungkin hanya keluarga dekat, lantaran ketidak tersediaan biaya untuk membayar petugas dari KUA? Apakah pihak pemerintah tega dengan tetap mengajukan draft RUU ini tanpa melihat kondisi riil di lapangan?

Sebaiknya sebelum mengajukan RUU ini, pemerintah memperbaiki terlebih dulu kinerja dari KUA. Mengapa demikian, karena suka atau tidak suka masih banyak rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan. Mengutip BBC, dari setiap 100 rakyat Indonesia 15 orang diantaranya berada di bawah garis kemiskinan. Yang jika ditotal jenderal maka ada sekitar 40 juta rakyat Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Angan-angan saja, andaikata 10 juta diantaranya menikah lantas tidak mempunyai biaya untuk mengurus akta nikah dan melakukan nikah siri, apakah lantas 10 juta ini akan dipenjara. Jika jawabannya iya, maka saya yakin penjara yang dibangun Sang Syekh tadi pun tidak akan muat menampung para pelaku nikah siri yang terpaksa harus mendekan karena faktor ekonomi.

Masih banyak Siri lain yang lebih urgen

Siri, secara bahasa memang bukan asli bahasa Indonesia atau pun bahasa daerah yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Pada dasarnya siri berasal dari bahasa Arab yang bermakna rahasia, tersembunyi. Sehingga jika dikembangkan secara kontekstual dan bukan lagi hanya terbatas pada satu topik pembicaraan saja maka tentunya banyak hal yang siri di negeri ini.

Seperti kasus korupsi misalnya. Toh pada kenyatannya semua korupsi pun dilakukan secara siri walaupun siri di sini pun juga  debatable. Wong pelaksanaanya ternyata menyolok mata dan dilakukan secara berjamaah kok masih dibilang siri. Namun pada hakikatnya pelaku korupsi melakukannya dengan sembunyi-sembunyi dan berharap tindakannya tidak diketahui publik.

Bukankah siri seperti ini yang harusnya lebih urgen untuk ditangani daripada ngurusin urusan bawah perut seseorang yang jika ditilik menurut kepercayaan pelakunya pernikahan model itu sudah sah dan diterima.

Atau juga siri yang lain seperti kasus penghilangan orang, pelanggaran HAM dan lain-lain. Bukankah siri yang seperti ini lebih layak untuk diurus ketimbang ngurusi hal-hal yang rasanya menjadi domain privat. Kecuali negara ini mau menjadi negara yang mengontrol setiap peri kehidupan rakyatnya, ya saya tidak tahu.

Di akhir tulisan ini saya ingin menegaskan kembali, saya setuju dengan regulasi. Karena demokrasi tanpa regulasi hanya akan menimbulkan anarki. Namun seharusnya pemerintah bisa lebih bijak melihat kenyataan dan urgensi dari sebuah peraturan sebelum mengundangkannya. Jangan lantas hanya karena sebuah argumen yang tidak matang atau lebih parah lagi karena argumen menghabiskan anggaran, peraturan dibuat yang ujung-ujungnya makin menyengsarakan dan menambah beban masyarakat yang makin hari bebannya sudah tambah berat.

Sumber foto: wartakota.co.id