Mahalnya Fatwa Haram

Akhir pekan lalu Majelis Tarjih Muhammadiyah megeluarkan fatwa yang memantik pro-kontra di masyarakat. Polemik ini sebernarnya bermula dari sebuah fatwa yang menyatakan keharaman rokok dan larangan untuk menerima sumbangan dari pabrik rokok untuk berbagai even mengingat dana yang disumbangkan berasal dari sesuatu yang dinyatakan haram. Tentu saja hal ini memicu timbulnya perdebatan di masyarakat termasuk di kalangan anggota Muhammadiyah.

Di Malang misalnya, seorang anggota Muhammadiyah malah memiliki pabrik rokok yang tesntu saja ia tidak sepakat dengan keluarnya fatwa haramnya rokok.

Kenyataan lain yang tidak mencengangkan lagi bahwasanya banyak pendidik di institusi pendidikan yang dikelola Muhammadiyah ternyata juga perokok aktif yang mereka jika harus menghentikan kebiasaan menghisap tembakau ini. “Sudah nyandu”, ujar mereka ketika ditanya mengapa keberatan.

Polemik ini makin memanas tatkala Ketua PP Muhammadiyah, Din Syamsudin, mengakui bahwa pihaknya menerima dana dalam pembahasan fatwa haram rokok ini. Namun dirinya berkilah bahwa fatwa ini sesuai dengan program MDG’s yang menengarai bahwa rokok menyebabkan pemiskinan dan rendahnya derajat kesehatan.

Jika mundur ke belakang, fatwa serupa sebenarnya telah dikeluarkan oleh lembaga yang dianggap mempunya otoritas tertinggi dalam masalah agama Islam di republik ini, MUI. Dalam sebuah keputusannya, MUI menyatakan haramnya rokok. Meski dalam pengambilan keputusannya banyaka unsur di dalam MUI sendiri yang tidak setuju dengan fatwa ini. Seperti dari organisasi terbesar di negri ini, NU, yang ngotot bahwa rokok tidak sampai haram melainkan hanya makruh.

Dalam hal ini pemerintah harus bisa menyikapinya dengan bijak. Bukan hanya karena alasan APBN lantas fatwa seperti ini dikesampingkan…

Perdebatan tentang larangan rokok dan merokok di ruang publik pun sampai ke gedung dewan. Hingga sebuah hal memalukan pun terjadi dengan hilangnya beberapa pasal dalam UU Tembakau yang menyebabkan pemerintah tidak bisa meregulasi perdagangan atau pembatasan perdagangan tembakau dan produk turunannya. Ditengarai hal ini merupakan sabotase dari pelaku dalam industri rokok yang tidak setuju dengan pengesahan isi RUU Tembakau kala itu. Sebagian politisi DPR yang membahas seperti Ribka Tjiptaning dari PDIP pun akhirnya dilaporkan ke polisi oleh LSM yang peduli dengan kesehatan anak. Mereka beralasan bahwa dengan penghilangan beberapa pasal yang mengatur perdagangan tembakau ini menyebabkan kecenderungan peningkatan perokok anak makin tinggi.

Saya sendiri berpendapat rasanya pemerintah akan kesulitan untuk mengimplementasikan fatwa ini dalam bentuk kebijakan nyata di lapangan. Kebijakan yang lebih dari sekedar himbauan di bungkus rokok tentang bahaya rokok dan rokok hanya dijual untuk usia tertentu meski pihak yang menyatakan keharamannya berargumen bahwa fatwa haram itu sudah sesuai dengan MDG’s yang pemerintah sependapat dengannya.

Pendapatan dari cukai rokok yang lumayan besar serta pajak dari  perusahaan rokok nampaknya membuat pemerintah berpikir dua kali untuk melakukan pembatasan yang lebih ketat. Meski demikian Menkes nampaknya kurang sepakat dengan argumen ini. Dalam sebuah wawancara di media, Menkes menyatakan bahwa ongkos kesehatan yang mesti ditanggung pemerintah jika dihitung dengan teliti ternyata lebih besar daripada pendapatan yang didapat dari industri tembakau.

Hal lain yang tidak kalah pelik adalah bahwa sektor ini menghidupi puluhan ribu pekerja yang sebagian besarnya adalah golongan buruh. Jika pengetatan terjadi tentu saja akan berimplikasi pada PHK massal yang pada gilirannya akan menaikkan angka pengangguran dan kerentanan sosial. Sesuatu yang menjadi momok bagi pemerintah di berbagai dunia.

Dalam hal ini pemerintah harus bisa menyikapinya dengan bijak. Bukan hanya karena alasan APBN lantas fatwa seperti ini dikesampingkan apalagi jelas-jelas fatwa ini mengacu pada MDG’s yang salah satu programnya adalah pengentasan kemiskinan dan kesehatan bagi semua. Namun di lain pihak, pemerintah juga dituntut untuk tidak tutup mata andaikata fatwa semacam ini diimplementasikan di lapangan dalam bentuk kebijakan. Karena semua pihak harus mengakui manakala terjadi pengetatan maka kemungkinan PHK secara massal akan terjadi. Dan pemerintah harus siap dengan cost sosial yang mungkin timbul.

Sumber foto: quittobaccoindonesia.net, iquna.wordpress.com

2 thoughts on “Mahalnya Fatwa Haram

    1. d'Barista Penulis Tulisan

      hihi…mungkin kang…tapi mungkin juga tidak kok🙂 kalo APBN kurang iya tapi kalo rugi saya rasa nggak tuh. cukai rokok sekitar Rp. 12T/tahun sedang biaya kesehatan untuk pasien terkena dampak rokok lebih dari sekitar Rp 20T/tahun. jadi jika rugi enggak tuh…

Komentar ditutup.