MK: UU Badan Hukum Pendidikan Inkonstitusional

Kemarin, Rabu 31 Maret, sekali lagi MK membuat gebrakan besar dengan membatalkan UU BHP yang menurut MK inkonstitusional dan tidak sesuai dengan UUD 1945. UU yang selama ini dianggap memberatkan peserta didik ini akhirnya tidak mengikat secara hukum sesuai amar putusan MK setelah diujimaterikan oleh sebagian yayasan pendidikan yang tergabung dalam Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) dan Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP-PGRI).

 

MK berpendapat bahwasanya UU ini dapat menghambat sistem pendidikan yang plural dan majemuk dengan alasan ketentuan-ketentuan yang diatur UU BHP pada umumnya merupakan penyeragaman bentuk tata kelola sehingga mengandung banyak kontroversi, terbukti dengan banyaknya perkara permohonan pengujian UU BHP yang diajukan. Penyeragaman itu terjadi karena UU BHP membuat penyelenggara pendidikan harus berbentuk BHP. Ini berarti yayasan, perkumpulan, dan badan hukum sejenis harus menyesuaikan diri dengan tata kelola melalui perubahan akta dalam waktu enam tahun. Apabila hal itu tidak dilakukan, maka yayasan, perkumpulan, dan badan hukum sejenis akan mendapat sanksi atau hukuman, walaupun berbentuk administrasi.

Dari alasan diatas maka MK menyimpulkan ketentuan penyelenggaraan pendidikan dalam satu bentuk sebagaimana ditentukan dalam UU BHP dapat diartikan melarang sekolah-sekolah yang diselenggarakan masyarakat di luar BHP sehingga sama saja dengan melarang kegiatan berserikat dan berkumpul yang dijamin UUD 1945.

Pro-Kontra Putusan Pembatalan UU BHP Oleh MK

Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes), Prof Sudijono Sastroatmodjo menilai pembatalan UU Nomor 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) akan menimbulkan permasalahan baru.

"Selama ini, sejumlah perguruan tinggi negeri sudah mempersiapkan diri menjadi badan hukum pendidikan pemerintah (BHPP), seiring dengan UU BHP, namun UU itu justru dibatalkan MK," ujar beliau.

Ketika ditanya tentang adanya penilaian bahwa UU BHP mengarah komersialisasi pendidikan, ia mengatakan UU BHP justru mencegah terjadinya komersialisasi pendidikan, sebab penghimpunan dana dari masyarakat oleh PTN dibatasi.

"Dalam UU BHP, PTN hanya diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat sebesar 30 persen, 50 persen pemerintah, dan sisanya PTN boleh mencari sendiri tapi tidak boleh menarik dari masyarakat," katanya.

Pendapat senada juga dilontarkan Rektor UI, Gumilar Rusliwa Soemantri mengatakan meski Mahkamah Konstitusi telah mencabut UU BHP, menurutnya BHP bertujuan baik. UU No 9/2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) menurutnya sejalan dengan UUD 1945.

Lanjut Gumilar, demokrasi kesejahteraan,  haruslah dimaknai pembagian beban pembiayaan penyelengaraan pendidikan antara negara dan masyarakat. Ia merujuk apada sistem pendidikan di Eropa, imbuhnya, masyarakat sebenarnya mempunyai beban 1/3 biaya pendidikan.

UU BHP dapat diartikan melarang sekolah-sekolah yang diselenggarakan masyarakat di luar BHP sehingga sama saja dengan melarang kegiatan berserikat dan berkumpul yang dijamin UUD 1945

"Kalau kita hanya mengandalkan negara untuk membiayai pendidikan, ini akan sulit. Pajak kan tidak mungkin untuk membiayai lagi. Untuk itu pemerintah mengajak peran serta masyarakat," ujarnya.

Masih menurut Gumilar, keputusan MK tersebut tidak akan mengganggu status UI sebagai BHMN. Menurutnya status BHMN UI yang diatur oleh PP No 152 tahun 2000, tidak trekait dengan UU BHP. "Kita tetap perlu otonomi pendiidkan, terutama unutk penelitian. Ini tak berarti otonomi luas biaya mahal. Kalau ingin dipandang oleh luar negeri dan sejajar dengan institusi luar negeri perlu otonomi," tegasnya.

Namun pendapat sebaliknya dikemukakan Rektor IKIP PGRI Semarang, Muhdi, yang justru menyambut baik pembatalan UU BHP oleh MK, mengingat PGRI merupakan salah satu pihak yang keberatan terhadap adanya UU BHP.

Menurutnya, UU BHP sebenarnya memiliki poin positif yang menguntungkan para peserta didik, terutama masyarakat miskin, sebab UU BHP membatasi besar pungutan yang boleh ditarik kepada peserta didik. Namun, kata dia, UU BHP juga memiliki poin negatif, karena sisa pendanaan biaya operasional pendidikan itu ditanggung oleh siapa, apakah pemerintah sudah menyiapkan dana cukup untuk menutupi kekurangan itu.

"Selain itu, UU BHP juga dipandang merugikan kalangan perguruan tinggi swasta, terutama PTS yang dimiliki oleh perseorangan. UU BHP mengharuskan adanya pihak eksternal yang mendampingi," tegasnya.

Dengan adanya pihak eksternal, kata Muhdi, otoritas pemilik perguruan tinggi tentu berkurang, belum lagi permasalahan lain yang ditimbulkan dengan diharuskannya perubahan status badan hukum sesuai BHP. "Pembatasan penghimpunan dana dari masyarakat seperti diamanatkan UU BHP tentunya memberatkan PTS, mengingat selama ini PTS mengandalkan pendanaan dari masyarakat. Namun, setiap perubahan pasti ada risikonya," kata Muhdi.

Dari berbagai sumber. Foto:Vivanews

2 thoughts on “MK: UU Badan Hukum Pendidikan Inkonstitusional

  1. Marius N. Yawa, S.H., M.Hum.

    UU BHP tidak dapat diartikan sebagai suatu larangan untuk mendirikan sekolah-sekolah yang diselenggarakan masyarakat akan tetapi sebagai warga negara Indonesia mau berserikat dan Berkumpul diwajibkan, diharuskan memiliki Badan Hukum Pendidikan (BHP) sebagai negara yang berdasarkan hukum pasal 1 ayat ( 3 ) UUD 1945 sehingga pelaksanaan pendidikan di Indonesia terus maju menghadapi erah globalisasi.
    BHP jangan disalah artikan bahwa itu merupakan suatu larangan untuk mendirikan sekoalh-sekolah yang diselenggarakan masyarakat tetapi ada pengecualian-pengecualian bagi masyarakat di daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia khususn di Provinsi Papua dan Papua Barat.
    Masyarakat mendirikan sebuah sekolah Pendidikan Perguruan Tinggi haru mempunyai BHP. Kalau tidak memiliki BHP berarti Negara Indonesia bukan negara yang berdasarkan Hukum.
    segala aktivitas yang dilakukan masyarakat Indonesia harus menurut ketentuan hukum, baik berserika, berkumpul, dan saya menilai UU BHP telah di politisir dan saya bertanya apakah ada amandemen kelima UUD1945? kalau ada berarti menambah ayat (4) Pasal 28E UUD 1945.

    Balas

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s