Quo Vadis Indonesia: Setahun Pemerintahan SBY-Budiono

Sudah setahun pemerintahan SBY jilid dua. Lebih tepatnya tanggal 20 Oktober nanti tepat satu tahun pemerintahan yang digawangi SBY-Budiono. Pada kampanye pilpres lalu, SBY-Budiono mengusung jargon “Lanjutkan!”. Sebuah jargon kampanye yang tentu saja diusung dengan tujuan untuk melanjutkan program-program yang belum sempat diselesaikan oleh SBY pada periode sebelumnya. Di seratus hari SBY memerintah, banyak pengamat yang mengkritik kebijakan SBY yang dinilai tetap tidak peka dan tidak berpihak pada kepentingan masyarakat secara umum. Melainkan lebih menitikberatkan pada “balas budi kepada teman” di sekitarmya.

Kemudian mencuatlah kasus Bank Century yang mencatut nama-nama besar di pemerintahan seperti wakil presiden Budiono serta menteri keuangan saat itu, Sri Mulyani. Sebuah kasus yang digadang-gadang sebagai bukti keseriusan pemerintahan SBY jilid kedua ini dalam pemeberantasan korupsi.

Namun apa daya, bahkan sidang paripurna yang alot dan begitu dramatis bak opera sabun dari Amerika Latin pun ternyata melempem menghadapi Istana. Rekomendasi untuk memeriksa pihak-pihak yang terkait dalam kasus Bank Century dalam hal ini Budiono yang kala itu masih menjabat Gubernur BI yang dinilai melakukan kesalahan serta Sri Mulyani yang diniali lalai pun mentah. KPK yang diharapkan mampu bertaji pun setali tiga uang. Semua seperti kerupuk yang disiram air. Melempem 1000%. Dan berakhir dengan “disingkirkan”nya Sri Mulyani menjadi salah seorang pejabat di Bank Dunia.

Kemudian muncul kasus Gayus Halomoan Tambunan, sang PNS terkaya di Indonesia. Pegawai pajak golongan IIIa ini mempunyai kekayaan yang ditaksir mencapai lebih dari 2 Milyar!. Sebuah angka fantastis bagi seorang PNS. Namun tidak mengherankan jika diitilik lebih dalam. Ternyata kekayaan Gayus diduga diperoleh dari menilep pajak yang menurut pengakuannya hasilkongkalikong dengan perusaahaan milik taipan Aburizal Bakrie. Gayus yang sempat divonis bebas pun akhirnya membuat kisah ini lebih seru. Angka yang ditilep yang “lumayan” besar akhirnya membuat Presiden turun gunung dengan membuat Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Gayus yang lari ke Negeri Singa pun akhirnya berhasil dibujuk untuk pulang oleh Satgas untuk “menyanyi” lebih keras dengan jaminan perlindungan.

Ia pun menyayi. Publik pun terhenyak, melongo mendengar lagunya untuk kemudian mengelus dada dan nelongso. Ternyata kasus Gayus bukan hanya semata menyangkut Gayus semata melainkan menyangkut para pejabat yang harusnya menjadi tumpuan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sebut saja Susno Duadji yang saat itu menjabat Kabareskrim, Cyrus Sinaga, jaksa yang menuntut Gayus di pengadilan serta beberapa hakim yang membebaskan Gayus dari hukuman.

Sebuah coretan hitam pun mengarah ke wajah institusi Polri, Kejaksaan dan Pengadilan. Sebuah coretan yang makin membuat publik kehilangan kepercayan kepada institusi penegak hukum di Indonesia.

Tak lama, meledaklah kasus terorisme. Meski telah ditinggal Dr. Azahari dan Noordin M. Top, namun nampaknya skala agresivitas dari para teroris tidaklah mengendur. Dengan berhasil diungkapnya kamp pelatihan di wilayah Aceh, para teroris seakan merubah taktik dan strategi dalam tindak kekerasan yang mereka klaim sebagai perang suci dalam keyakina mereka.

Jika dahulu penyerangan lebih ke arah pengeboman institusi yang menyimbolkan milik asing seperti Amerika, Australia atau Philipina namun kini nampaknya telah beralih menjadi penyerangan ke simbol-simbol milik pemerintah dan swasta yang mereka nilai sebagai antek barat di Indonesia seperti bank swasta ataupun instalasi milik kepolisian seperti polsek.

Seperti kejadian perampokan di sebuah bank swasta di Medan yang menewaskan seorang anggota polisi yang tengah berjaga. Meski si polisi memakai senjata api laras panjang tapi nampaknya para teroris yang merampok tidak memiliki takut sama sekali untuk mebunuh dan merampas senjata yang ia bawa.

Pihak aparat polisi pun membalas dengan menangkap orang-orang yang ditengarai terlibat dalam perampokan. Para perampok pun membalas dengan menyerang sebuah kantor polsek yang berujung dengan tewasnya tiga anggota polri yang tengah berjaga. Hingga kini para teroris yang diduga terlibat dalam perampokan masih terus dikejar oleh pihak polri. Sebuah tugas berat yang nampaknya masih perlu jalan yang panjang untuk dituntaskan.

Dari dunia selebritis, mencuat kasus yang menghebohkan berbagai pihak. Sampai-sampai pihak presiden langsung memberikan komentarnya. Kisah video panas Ariel, Luna Maya dan Cut Tari.

Tak ayal, razia di berbagai sekolah pun digelar untuk memeriksa ponsel dan pernagkat elektronik para siswa apakah menyimpan video yang menghebohkan itu. Bahkan oleh beberapa pihak, video tadi ikut bertanggung jawab atas meningkatnya kekerasan seksual yang pelakunya adalah anak-anak di bawah umur yang mengaku terinspirasi setelah menyaksikan adegan dalam video yang pelakunya diduga adalah mantan personel Peterpan dan beberapa selebritis di negeri ini.

Hingga kini kasus ini masih dalam proses menuju ke meja hijau. Meski sebagian pelakunya tetap tidak mengakui namun tampaknya pihak penyidik memiliki keseriusan untuk membawa kasus ini hingga ke persidangan. Semoga saja kasus ini dapat dituntaskan hingga ke pengadilan.

Kekerasan nampaknya makin menjadi santapan sehari-hari di negeri ini. Lihat saja berbagai aksi kekerasan yang pemicunya hanyalah soal sepele. Yang membuat kita terhenyak seperti kasus penusukan pendeta HKBP kemudian kekerasan antar pendukung dalam kasus Blowfish di depan PN Jakarta Selatan hingga yang paling serius di Tarakan.

Nampaknya sopan santun dan ramah tamah yang menjadi bagian dari hidup bangsa ini kembali mendapatkan pertanyaan besar. Sebagian pengamat sosial menyatakan kekerasan yang makin marak adalah akibat kumulasi dari ketegangan dalam masyarakat dalam menyikapi beban hidup yang makin berat. Dengan hanya dipicu oleh sebuah masalah yang sepele, sekelompok massa langsung tersulut dan tanpa pikir panjang lagi melepaskan kemarahan kepada kelompok lain.

Pemerintah seharusnya lebih peka terhadap masalah-masalah seperti ini dan tidak menganggapnya sebagai sebuah masalah yang sepele sehingga memberikan obat yang sekedar simptomatis. Melainkan berusaha melihat masalah secara holistik dan mengajak berbagai pihak dan tokoh masyarakat untuk duduk bersama dan menyelesaikan persoalan bangsa ini yang kian hari kian carut marut dan makin tidak jelas kemana akan berakhir.

Pekerjaan rumah SBY belum berhenti di sini. Bencana nampaknya masih menjadi momok di sebagian negeri ini. Fenomena iklim yang tidak menentu yang ditengarai sebagai akibat pemanasan global sebagai dampak dari perkembangan industri dan penebangan liar dituding sebagai penyebab maraknya bencana di negeri ini. Sebut saja kekhawatiran tentang tenggelamnya Jakarta yang membuat wacana pemindahan ibukota dari Jakarta hingga baru-baru ini bencana banjir di tanah Papua tidak bisa dilepaskan dari fenomena pemanasan global.

Lebih bijak seandainya pemerintah tidak hanya mengacu pada pertumbuhan ekonomi semata sehingga mengabaikan faktor keselarasan dengan lingkungan. Melainkan pembangunan yang lebih berorientasi kepada ekologi. Sehingga ke depan, tidak ada lagi bencana yang mana tangan-tangan manusia berperan besar didalamnya.

Dalam hubungan luar negeri, SBY dinilai membuat blunder. Kali ini, bahkan SBY hingga harus membatalkan lawatannya ke Belanda hanya karena ulah sekelompok kecil yang mengatasnamakan dirinya Republik Maluku Selatan atau RMS. Meski telah mendapat jaminan dari pemerintah Belanda, SBY lebih memilih untuk menunda kunjungannya hingga batas waktu yang tidak ditentukan daripada datang memenuhi undangan ratu Belanda.

Di jilid dua pemerintahannya kali ini, SBY dihadapkan pada situasi yang lebih menuntut untuk sigap dan tidak terlalu banyak berpikir panjang seperti sebelumnya. Masyarakat mulai jenuh dengan stagnasi yang ada. Di beberapa survei, tingkat kepercayaan kepada pemerintah makin turun. Kewibawaan pemerintah pun makin surut di mata masyarakat. Bahkan masyarakat tak segan melawan aparat dengan melempari simbol-simbol penguasa seperti kantor pemerintah bahkan hingga mapolres.

Rasanya jika ingin selamat hingga akhir masa pemrintahannya, SBY dan seluruh kabinetnya benar-benar harus peka dengan suara rakyat. Atau jika tidak, kemungkinan terburuk, SBY harus jatuh di tengah jalan. Terserah SBY pilih yang mana.

 

Beranda   Daftar Isi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s